Categories
Uncategorized

Daging Kerbau untuk Memberikan Pilihan Kepada Masyarakat

Terkait kebijakan impor daging kerbau dari India, Herman Khaeron, Wakil Ketua Komisi IV DPR, menyatakan, pemerintah salah persepsi. “Undang-undang Peternakan yang lama (No.18/2009) berlaku country based. UU yang ba ru (UU No.41/2014) sebenarnya tidak membuka celah untuk zone based. Celah itu dibuka hanya untuk indukan! Ini salah persepsi. Impor daging dari India. Terus berlangsung sampai se karang,” cetus alumnus IPB itu. Kebijakan lainnya adalah rasio impor sapi bakalan dengan indukan (5:1) yang berlaku sejak 17 Oktober 2016. “Kebijakan rasio impor bakalan dan impor daging kerbau India akan melumpuhkan bisnis sapi potong di dalam negeri karena ketersediaan sapi indukan impor asal Australia hanya sekitar 20 ribu ekor per tahun. Artinya, dengan kebijakan tersebut ketersediaan sapi bakalan impor asal Australia (di Indonesia) hanya sekitar 100 ribuan ekor (kebutuhan sekitar 700 ribu ekor, Red),” ungkap Rochadi. Hitungan Nanang P. Subendro, peternak dari Lampung yang kandangnya berkapasitas 5.000 ekor, dalam satu setengah tahun, kandang feedlot akan penuh oleh sapi indukan. Walhasil, aktivitas penggemukan sapi bakalan terhenti. Padahal indukan baru menghasilkan pedet setelah 14 bulan atau tiga tahun sampai sapi siap potong. Demikian pula hitungan H. Asnawi, Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI). Bila dipaksakan setiap impor bakalan, 20%-nya indukan, dalam lima siklus kandang pengusaha feedlot (penggemukan) penuh. Kalkulasi Rochadi tentang risiko importasi daging kerbau beku dari India bikin miris. Impor 100 ribu ton daging sampai Juni 2017 setara 600 ribu ekor sapi. “Berdasarkan kajian IPB, UI, kita akan kehilangan kesempatan kerja 23.400 Hari Kerja Pria (HKP), kehilangan nilai tambah 35% setara Rp3,4 triliun, kehilangan pupuk organik 1,4 juta ton setara 5,8 ton urea dan 3,9 ton TSP. Dan jika terjadi wabah penyakit (PMK) sekitar Rp20 triliun,” ujarnya mengingatkan. Jody Kusmendro, Sekjen Dewan Daging Indonesia, menimpali, kebijakan impor daging kerbau saat ini menurunkan penjualan di pelaku usaha feedllot 30%-60%. “Semua jagal pada posisi 60%. Yang biasa beli lima ekor per hari, hanya beli satu ekor untuk dicantelin pahanya. Yang di bawah dioplos,” tukasnya.

Usulan Solusi

Untuk mengatasi masalah di industri sapi potong, Rochadi meminta pemerintah mereorientasi kebijakannya kembali pro produsen. Berfokuslah ke pembibitan dan pencegahan pemotongan betina produktif yang se jauh ini sudah terpotong 35% atau setara satu juta ekor. Lalu, pemerintah menunggu keputusan Mah kamah Konstitusi tentang importasi dari zone based kembali ke country based. Terakhir, me nerbitkan PP tentang Otoritas Veteriner dan Siskeswanas sesuai ama nat UU 41/2014. Sementara itu H. Asnawi, mengusulkan por si indukan dalam importasi sapi bakalan sebaiknya 20% dihitung dari kapasitas kandang. Bukan setiap kali impor bakalan, indukan juga harus masuk 20%. Dengan demi kian, “Breeding bisa berlangsung, anakan akan muncul (populasi bertambah), perputaran bisnis masih bisa berlangsung juga,” sarannya. Pada kesempatan lain, Dayu Ariasintawati, Direktur PT Great Giant Livestock, mengusulkan porsi indukan 20% dari kapasitas kandang termasuk anakan yang dijadikan indukan juga dihitung. Pemerintah sebaiknya juga menerapkan bea masuk nol persen untuk indukan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *